Implementasi Pendeportasian Immigratoir Pada Rumah Detensi Immigrasi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendentensian Orang Asing

Berdasarkan Pasal 7 Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendentensian Orang Asing disebutkan Pemulangan atau pendeportasian dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Dalam hal Deteni tidak memiliki dokumen perjalanan dan/ atau biaya pemulangan ke negara asal, Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan koordinasi dengan Perwakilan Negara Deteni dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pemulangan atau pendeportasian Namun dalam pelaksanaannya dokumen perjalanan deteni tersebut tidak lengkap, tidak mendapatkan persetujuan perwakilan negara Deteni, dan ada juga yang belum mau di deportasi, sehingga kesulitan untuk dilakukan pendeportasiannya.. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah implementasi pendeportasian Immigratoir warga negara asing pada Rumah Detensi Immigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Cara Pendentensian Orang Asing, apakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis hukum sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis..Hasil pembahasan menyatakan bahwa Implementasi pendeportasian Immigratoir warga negara asing pada Rumah Detensi Immigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Cara Pendentensian Orang Asing tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat Immigratoir yang berda di Rudenim Pekanbaru dan telah melewati batas waktu yang ditentukan didalam Undang-Undang Imigrasi. Hambatannya adalah tidak memiliki dokumen yang lengkap, terbatasnya dana pendeportasian, penolakan dari deteni. Upaya dalam mengatasi hambatan adalah meningkatkan pengawasan, melakukakan koordinasi dan penguatan tim pengamanan orang asing (tim pora). Saran yang dapat disampaikan untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlu segera dilakukan revisi terhadap regulasi keimigrasian terutama pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang merupakan induk dari regulasi turunan mengenai hal keimigrasian terkait pengaturan jangka waktu pelaksanaan deportasi seperti batas waktu deportasi dan jenis sanksi yang diberikan jika tidak dapat melaksanakan deportasi yang melebihi batas waktu yang ditentukan.. Perlu dicari pihak ketiga untuk mensponsori pendeportasian Immigratoir warga negara asing karena keterbatasan dana dari pemerinta Indonesia. Rudenim Pekanbaru harus berupaya membujuk dan menasehati dateni atau Immigratoir agar mau untuk dideportasi keluar dati Indonesia.